InfoSAWIT, JAKARTA – Diungkapkan Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, solusi untuk kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng sawit yang telah diungkapkan Presiden Jokowi pada Jumat lalu, perlu dibarengi dengan pencatatan di pabrik kelapa sawit soal nama-nama petani yang menyuplai buah masuk pabrik.
Sebab ada saja pabrik kelapa sawit yang mengambil keuntungan dari rencana kebijakan pelarangan ekspor CPO ini, caranya para pengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS) telah menurunkan harga TBS secara sepihak
“Karena itu, pencatatan di pabrik harus jelas, sehingga keuntungan mereka tadi saat situasi normal bisa dikembalikan kepada petani uangnya. Ini solusi alternatif. Atau kalau tidak, alokasikan dana Sawit di BPDP-KS dengan program yang inovatif misalnya dengan bantuan pupuk atau berdasarkan kebutuhan petani. Sebab kalau harga TBS sawit turun, petani tidak bisa membeli pupuk,” ungkap Darto kepada InfoSAWIT, Minggu (24/4/2022)
Namun demikian, Darto percaya, bahwa langkah-langkah yang di ambil oleh Bapak Presiden untuk ketersediaan bahan minyak goreng sawit dalam negeri telah dipikirkan secara matang. Apalagi para pelaku usaha, selalu sibuk memikirkan suplai produk olahannya ke luar negeri karena menguntungkan dan mereka melupakan tugasnya memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Masalah ini akan selalu terjadi ke depannya, sebab pelaku usaha minyak goreng sawit mengusai hulu-hilir minyak sawit (mereka miliki kebun juga memiliki refinery minyak goreng). padahal mereka hanya segelintir orang,” ungkap Darto.
Sayangnya, negara tidak memiliki refinery minyak goreng sawit. Sebab itu kedepannya, tutur Darto, Presiden Jokowi harus memperkuat koperasi petani ataupun badan usaha negara untuk mengembangkan refinery minyak goreng sawit baik skala mikro maupun skala besar.
“Agar negara selalu tidak kalah dengan segelintir orang itu. Ini juga bahaya bagi keamanan ekonomi dan politik dalam negeri. Dengan kartelisasi saja, bisa memporak-porandakan stabilitas politik dalam negri,” tandas Darto. (T2)
