Namun negara-negara berkembang bersikap sinis terhadap EUDR dan NY-TDPA dan melihat kebijakan tersebut sebagai intervensi pasar yang sistematis untuk mengungguli pasar mereka komoditas yang sangat kompetitif dari negara-negara tropis. Kebijakan tersebut muncul pada saat laju deforestasi mencapai titik terendah dalam sejarah, sehingga timbul pertanyaan tentang relevansi dan dampaknya.
Peraturan tersebut akan membangun hambatan perdagangan yang lebih tinggi terhadap impor komoditas dari negara-negara tropis karena komoditas pertanian akan tunduk pada prosedur bea cukai yang rumit dan uji tuntas yang komprehensif tidak hanya pada deforestasi tetapi juga pada hak asasi manusia.
Kelapa sawit, komoditas yang paling terpengaruh oleh peraturan tersebut, dianggap sebagai komoditas utama dan unggulan bagi tiga anggota ASEAN, terutama Indonesia, Malaysia dan Thailand, yang menyumbang sekitar 90 persen dari produksi minyak sawit dunia. Negara-negara ini juga merupakan produsen utama karet, kayu, dan kakao.
BACA JUGA: Minyak sawit Bebas Lemak Trans
Oleh karena itu, Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang akan mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri ke-11 pada 17 Mei di Kuala Lumpur harus memberikan perhatian serius terhadap meningkatnya kampanye global melawan deforestasi hutan tropis sebagai proxy intervensi pasar komoditas yang diproduksi di negara-negara tropis, secara mencolok. minyak kelapa sawit.
Serangan balik dan penentangan terhadap kebijakan bebas deforestasi dibenarkan karena kedua kebijakan secara terang-terangan mencerminkan kebijakan tunnel vision tentang deforestasi demi mitigasi perubahan iklim, tetapi mengasingkan realitas kontekstual dari dampak lingkungan global yang lebih mendesak dan dampak kontra-produktif yang tidak disengaja terhadap ketidakadilan sosial.
Kebijakan tersebut juga menunjukkan obsesi terhadap deforestasi sebagai penyebab utama krisis iklim, yang terlepas dari fakta bahwa emisi karbon dari pembakaran bahan bakar, industri dan transportasi.
