Semua kasus hambatan perdagangan yang diberlakukan Uni Eropa bertentangan dengan aturan WTO, yang melarang aturan tambahan, tarif, atau hambatan non-tarif, meskipun WTO membuka pengecualian.
Sementara Uni Eropa telah gagal total dalam mengadopsi dan menanamkan sistem perdagangan yang beretika dalam semua perjanjian perdagangan internasional, BRICS memiliki posisi lebih baik dalam menanamkan sistem perdagangan yang lebih adil, terutama untuk komoditas yang diproduksi oleh anggota dan negara-negara Selatan. Oleh karenanya, BRICS diharapkan dapat menjadi koreksi dan revisi terhadap prinsip perdagangan bebas yang dikampanyekan Barat.
Prinsip-prinsip BRICS yang lebih inklusif dan saling menguntungkan dengan menghormati keberagaman sosial politik dari negara berkembang, akan membuat forum ini terus berkembang dan tumbuh sebagai salah satu forum global yang paling berpengaruh.
BACA JUGA: Uni Eropa Mesti Pertimbangkan Petani Sawit Dalam Kebijakan EUDR
Berkembangnya BRICS akan semakin memacu pembangunan sosial-ekonomi Indonesia, terutama di sektor minyak kelapa sawit dan mineral penting untuk energi terbarukan, dua komoditas yang paling penting dan sumber pendapatan negara bagi Indonesia dan negara-negara di Afrika dan Amerika Latin.
BRICS juga diharapkan dapat mengembangkan sebuah platform baru untuk sistem perdagangan minyak kelapa sawit dan komoditas lainnya yang lebih adil yang harus didasarkan pada kepatuhan penuh terhadap hukum nasional, kelestarian lingkungan dan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial untuk membantu para produsen mencapai hubungan perdagangan yang berkelanjutan dan adil.
Bagi Indonesia, kemunculan BRICS dan kasus-kasus yang sedang kita hadapi saat ini melawan Uni Eropa di WTO tidak dimaksudkan sebagai perang dagang. Namuin, Indonesia mencari sistem perdagangan yang lebih adil, yang menghormati hak-hak negara berkembang dan sekaligus menghormati keprihatinan Uni Eropa terhadap prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik di seluruh rantai pasokan.
Pada saat BRICS semakin berkembang dan relevan, kondisi sebaliknya dialami oleh Uni Eropa yang mulai kehilangan pamornya.
BACA JUGA: Petani Sawit Swadaya Anggota SPKS Di Riau Peroleh Sertifikat RSPO
Dapatkah Uni Eropa menyadari tibanya senja eksistensi sebagai penguasa ekonomi dominan dunia dan beradaptasi untuk merubah mentalitas arogansi Dunia Pertama di depan Dunia Selatan?
Majapahit berdiri selama kurang lebih 250 tahun. Tidak ada seorang pun pada saat itu yang mengira bahwa kerajaan besar yang mengalahkan Kubilai Khan ini akan berakhir ketika kekuatan-kekuatan baru muncul di Jawa dan kepulauan Nusantara. (*)
Penulis: Agam Fathurochman dan Edi Suhardi/Analis Sustainability
