InfoSAWIT, JAKARTA — Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) selama ini belum memasukkan crude palm oil (CPO) sebagai salah satu komoditas dalam cakupan tata kelola. Namun demikian, wacana CPO bakal masuk ke Simbara pun mencuat usai Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernyataan.
“Di tahun-tahun berikutnya kita harapkan seluruh mineral masuk ke dalam Simbara, bahkan termasuk CPO,” kata Sri Mulyani dikutip InfoSAWIT dari Detikcom, ditulis Rabu (24/7/2024).
Sri Mulyani menyebut penerapan Simbara akan memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA) melalui integrasi sistem. Dengan Simbara, pemerintah dapat meningkatkan pelayanan, memperkuat pengawasan, serta optimalisasi penerimaan negara.
BACA JUGA: Komisi 4 DPR RI Dorong Penyelesaian Masalah Lahan Sawit di Kawasan Hutan
Perluasan Simbara diklaim bakal menciptakan proses bisnis yang tidak ruwet, tapi justru memudahkan. Sehingga masing-masing kementerian dan lembaga, kata Sri, tidak membuat aturan sendiri-sendiri tanpa melakukan sinergitas.
“Karena pada akhirnya kita berhadapan dengan perusahaan yang sama, untuk komoditas yang sama, orang yang sama,p dan barang ini akan berjalan dengan dokumentasi dan aliran uang yang sama,” ujar Sri Mulyani.
Dia pun mengingatkan bahwa komoditas minerba menjadi luar biasa vital dan menempatkan Indonesia dalam posisi strategis. Oleh karena itu dia menilai, pengelolaannya tidak mungkin dilakukan oleh satu kementerian. Sehingga sinergi serta kolaborasi menjadi sebuah keharusan.
BACA JUGA: 52 Proposal Riset Sawit Lolos GRS BPDPKS
Perluasan Simbara untuk komoditas lainnya juga disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. Yang sebelumnya batu bara hingga kini diperluas ke komoditas nikel dan timah, lalu ke depan akan dilanjutkan ke komoditas lainnya seperti bauksit, emas, dan tembaga. (T4)
